Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) dengan hangat menyambut kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat, 27 Desember 2024. Rombongan yang dipimpin oleh anggota Komisi I, Muhammad Syarifuddin, diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Sekdakab Tanbu), Dr. H. Ambo Sakka, beserta jajaran pemerintah daerah di ruang rapat Bupati, Kelurahan Gunung Tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Ambo Sakka memaparkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Tanah Bumbu. Ia menjelaskan bahwa meskipun proses demokrasi berlangsung, situasi di Tanah Bumbu tetap aman dan terkendali. “Alhamdulillah, pelaksanaan Pilkada dan Pilpres berjalan dengan kondusif dan demokratis. Tidak ada permasalahan yang dilaporkan kepada kami selaku Ketua Desk Pemilu, maupun temuan dari Bawaslu,” ujar Sekdakab Tanbu.
Beliau juga menambahkan bahwa Pemkab Tanah Bumbu telah menyalurkan dana hibah operasional Pemilu kepada KPU, Polres, Kodim, dan Lanal di Tanah Bumbu, dengan dana yang tidak terpakai segera dikembalikan ke kas daerah. Sebagai bagian dari kewajiban pemerintahan daerah, Sekdakab Tanbu memastikan kontribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dr. Ambo Sakka juga menyampaikan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Untuk Pemilihan Gubernur, tingkat partisipasi mencapai 71,95 persen, sementara untuk Pemilihan Bupati sebesar 71,83 persen. Meskipun ada penurunan dibandingkan dengan Pemilihan Legislatif sebelumnya, berbagai upaya sosialisasi, termasuk di sekolah-sekolah bersama Kesbangpol setempat, telah dilakukan. “KPU juga aktif melakukan sosialisasi. Namun, kemungkinan ada faktor lain yang memengaruhi penurunan partisipasi pemilih. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut,” tambahnya.
Sementara itu, Muhammad Syarifuddin mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dari berbagai aspek, termasuk regulasi teknis dan tingkat partisipasi masyarakat. “Pilkada 2024 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, Komisi I memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi, mengingat KPU dan Bawaslu adalah mitra kerja kami,” jelasnya.
Syarifuddin juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan dalam kesuksesan Pilkada Serentak 2024. “Pemilu telah selesai, tetapi kami tidak lupa memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, dan berbagai pihak yang telah menjaga kelancaran proses demokrasi ini,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD, sekaligus menjadi momentum untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi di Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan.
