Tanah Bumbu Tegaskan Komitmen Kendalikan Inflasi Lewat Rakornas 2025

Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (5/5/2025). Acara ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais. Dalam kesempatan ini, Eryanto didampingi oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Tanbu.

Rakor yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. (Purn) Dr. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., merupakan pertemuan koordinasi pertama yang digelar pada bulan Mei 2025. Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya pemantauan dan pengendalian inflasi secara konsisten di setiap daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi tren inflasi terkini serta merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok,” ujar Tomsi.

Selama rakor, beberapa pemerintah daerah yang mencatatkan tingkat inflasi cukup tinggi menyampaikan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk menekan lonjakan harga.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, juga memaparkan data terkini terkait perkembangan inflasi dan indeks harga konsumen periode 5 April hingga 1 Mei 2025.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia turut memberikan dukungan kebijakan dengan memaparkan strategi stabilisasi pasokan dan harga komoditas penting, seperti minyak goreng, beras, dan bahan pangan lainnya yang langsung berdampak pada angka inflasi.

Dengan mengikuti rakor ini, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam pengendalian inflasi, sebagai bagian dari upaya sinergi nasional untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.