Tanah Bumbu — Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, secara resmi membuka Workshop Peningkatan dan Penguatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 pada Kamis (19/6) di Banjarmasin. Kegiatan ini merupakan bagian strategis dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendorong birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil, sejalan dengan kebijakan nasional.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) adalah instrumen utama dalam mempercepat pencapaian prioritas kerja Presiden serta pembangunan nasional secara menyeluruh. Ia menyoroti pentingnya birokrasi yang responsif dan efisien di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa arahan Presiden terkait RB menitikberatkan pada tiga aspek utama: birokrasi yang menghasilkan kinerja nyata, birokrasi dengan kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan responsif terhadap perubahan.
“Reformasi Birokrasi bukan sekadar agenda rutin, melainkan harus menjadi gerakan perubahan yang menyentuh akar permasalahan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Pemerintah pusat telah menetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029 dengan fokus pada lima isu strategis, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya dan hilirisasi, percepatan prioritas aktual Presiden, serta transformasi digital pemerintahan.
Bupati Andi Rudi Latif berharap workshop ini dapat menghasilkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang lebih spesifik, terukur, dan berdampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
“Untuk tahun mendatang, terutama 2026, saya berharap kolaborasi antarstakeholder semakin ditingkatkan, mengingat masih banyak warga kita yang memerlukan perhatian serius,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya hasil workshop yang relevan dan mampu mendorong terwujudnya Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang efektif.
Workshop ini dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Budi Prawira, SE., MM., Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas Wilayah II; Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Yulian Herawati; Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra; serta pimpinan SKPD, perwakilan instansi vertikal, dan Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang berkomitmen mendukung akselerasi Reformasi Birokrasi.
