Tanah Bumbu — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya dalam mengatasi persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pemerataan infrastruktur sebagai bagian dari strategi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tanah Bumbu, Eryanto Rais, yang hadir mewakili Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu, Rabu (16/7/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Syabani Rasul bersama Wakil Ketua I H. Hasanuddin.
Jawaban pemerintah ini merupakan respons atas pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan oleh juru bicara fraksi, H. Fathur Rokhman. Dalam pandangannya, PKB menyoroti tiga tantangan utama yang masih dihadapi daerah, yaitu tingginya angka kemiskinan, ketimpangan distribusi ekonomi yang tercermin dari gini rasio, serta ketidakmerataan infrastruktur antarwilayah.
“Persoalan tersebut tentu menjadi konsentrasi penting dalam RPJMD, karena berkaitan langsung dengan arah pembangunan dan visi misi Bupati lima tahun ke depan,” kata Fathur Rokhman dalam rapat paripurna.
Menanggapi hal tersebut, Eryanto Rais menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyusun berbagai strategi prioritas untuk menjawab tantangan tersebut. Di antaranya adalah penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan kawasan transmigrasi yang terintegrasi, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata lokal. Di bidang kesejahteraan sosial, pemenuhan kebutuhan kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga menjadi bagian dari fokus program.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, perluasan akses layanan telekomunikasi, serta penyediaan rumah layak huni dan perbaikan kawasan permukiman. Sektor energi dan teknologi tidak luput dari perhatian, melalui rencana menarik investasi pada energi terbarukan dan pengembangan teknologi irigasi modern untuk sektor pertanian.
Selain itu, pembangunan infrastruktur perdagangan, peningkatan akses air minum yang layak, dan sanitasi aman masuk dalam agenda pembangunan strategis Pemkab Tanah Bumbu selama lima tahun ke depan. Langkah ini diyakini akan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan dan memperkecil kesenjangan antarwilayah.
