Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Hotel Lotusa Batulicin, Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini menjadi ruang dialog resmi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas penyempurnaan standar layanan, khususnya di sektor perizinan dan penanaman modal.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Bumbu, M. Yamani, menegaskan bahwa FKP merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berintegritas. Forum tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik serta mendukung target pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat. Melalui forum tersebut, peserta berkesempatan menyampaikan masukan dan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan layanan perizinan agar lebih efektif, responsif, dan berpihak pada penguatan iklim investasi daerah.
M. Yamani menyampaikan bahwa DPMPTSP sebagai garda terdepan pelayanan publik harus terus melakukan pembenahan, baik dari sisi integritas maupun profesionalitas aparatur. Ia juga menekankan pentingnya inovasi layanan berbasis digital yang mudah diakses masyarakat. Transformasi sistem pelayanan, lanjutnya, menjadi fokus utama agar proses perizinan berjalan lebih cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Tanah Bumbu.
Ia menambahkan, keberhasilan reformasi pelayanan publik hanya bisa dicapai melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, FKP diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, melainkan forum evaluasi yang melahirkan langkah strategis nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tanah Bumbu.
