Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendorong percepatan digitalisasi tata kelola keuangan sekolah melalui Pelatihan Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan di Banjarbaru, Selasa (4/11/2025). Pelatihan ini diikuti 66 peserta yang terdiri atas 15 bendahara PAUD, 31 SD, dan 20 SMP negeri maupun swasta. Kegiatan difokuskan pada peningkatan kompetensi pengelolaan dana pendidikan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi berbasis aplikasi digital.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Dinas Pendidikan Amiluddin menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme bendahara sekolah dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Ia menekankan pentingnya penguatan kemampuan pelaporan Dana BOSP melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), mengingat bendahara sekolah menjadi ujung tombak integritas dalam tata kelola keuangan pendidikan.
Menurutnya, pemanfaatan aplikasi ARKAS memastikan proses perencanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban Dana BOSP dapat berjalan secara digital dan terintegrasi. Dengan sistem tersebut, potensi kesalahan administrasi maupun keterlambatan pelaporan dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan. Pelatihan ini juga diharapkan memperkuat literasi digital bendahara sekolah sehingga tata kelola keuangan pendidikan di Tanah Bumbu semakin modern dan akuntabel.
Bupati turut memberikan apresiasi kepada penyelenggara, narasumber, serta seluruh peserta yang berkomitmen meningkatkan kompetensi demi kemajuan pendidikan daerah. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari upaya kolektif dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan guna mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang unggul bagi generasi masa depan Tanah Bumbu.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menargetkan seluruh bendahara sekolah mampu menerapkan hasil pembelajaran dalam tugas sehari-hari. Dengan demikian, pengelolaan Dana BOSP dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan sesuai standar nasional, sekaligus mempertegas komitmen daerah terhadap integritas dan profesionalisme tata kelola keuangan pendidikan.
