Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tenaga pendidik untuk memastikan mutu layanan pendidikan tetap terjaga. Persoalan kekurangan guru akibat pensiun yang terjadi setiap tahun menjadi perhatian utama dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Tanah Bumbu bersama Dinas Pendidikan, yang digelar pada Senin (19/1/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Tanah Bumbu dan difokuskan pada pembahasan Program Kerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026. Forum ini menjadi sarana koordinasi strategis antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik di sejumlah satuan pendidikan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Teguh Dwi Fendi, menyampaikan bahwa setiap tahun daerah menghadapi pengurangan jumlah guru karena memasuki masa pensiun. Di sisi lain, proses rekrutmen melalui jalur Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan memerlukan waktu yang tidak singkat.

“Pengadaan guru melalui ASN dan PPPK memiliki mekanisme dan tahapan yang harus diikuti. Sementara kebutuhan di lapangan bersifat mendesak dan harus segera ditangani,” ujar Teguh.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengoptimalkan tenaga pendidik yang tersedia, sembari menyusun langkah kebijakan yang memungkinkan menutup kekurangan guru secara bertahap dan terukur.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, H. Bobi Rahman, serta dihadiri anggota DPRD dan jajaran Dinas Pendidikan, termasuk para kepala bidang PAUD, SD, dan SMP. Dalam kesempatan itu, Dinas Pendidikan juga memaparkan kondisi sarana dan prasarana pendidikan serta progres penanganan berbagai persoalan di sekolah.

Beberapa isu yang disampaikan antara lain keterbatasan fasilitas belajar di SDN Pondok Butun, yang telah ditindaklanjuti, serta pembangunan kembali gedung SDN Wonorejo pascakebakaran yang kini telah direalisasikan. Selain itu, Dinas Pendidikan turut memaparkan rencana pembangunan sekolah baru dan sejumlah program prioritas pada Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap sinergi yang kuat dengan DPRD dapat menghasilkan kebijakan tepat sasaran, sehingga berbagai tantangan di sektor pendidikan, khususnya kekurangan tenaga pendidik, dapat ditangani secara berkelanjutan demi pemerataan layanan pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Tanah Bumbu.