Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai langkah strategis mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan. Penegasan tersebut disampaikan pada Pembukaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan kembali pembangunan Zona Integritas di lingkungan pemerintah daerah. Sejak 2025, pembangunan ZI telah ditetapkan sebagai prioritas daerah guna mendorong reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan empat perangkat daerah pelayanan publik sebagai lokus pembangunan ZI, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keempat perangkat daerah tersebut didorong untuk memenuhi indikator WBK dan WBBM melalui penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan pengawasan internal.
Bupati menegaskan bahwa mulai 2026 pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat perangkat daerah tersebut. Seluruh perangkat daerah diminta menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani tanpa harus menunggu penunjukan resmi. Ia juga menekankan pentingnya aksi konkret yang berdampak langsung, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pendampingan yang telah diberikan dalam pembangunan Zona Integritas. Kegiatan sosialisasi turut menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, bersama tim sebagai narasumber untuk memperkuat pemahaman teknis pelaksanaan ZI di daerah.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap percepatan perolehan predikat WBK dan WBBM dapat segera terwujud, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah.
