Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pola Penjaminan Mutu di Hotel Ebony Batulicin pada 9–10 Februari 2026. Kegiatan yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut diikuti 80 peserta PPPK Gelombang I Angkatan 1 dan 2 Tahun 2026 dari berbagai perangkat daerah.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan orientasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, PPPK memiliki peran penting dalam sistem birokrasi sehingga peningkatan kompetensi, integritas, dan profesionalisme menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Ia menyampaikan bahwa penguatan kapasitas ASN, termasuk PPPK, selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2029, yakni Beraksi menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui penguatan sumber daya manusia serta tata kelola pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Orientasi tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Salah satu narasumber utama, Murtir Jeddawi, yang tergabung dalam Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah Tanah Bumbu, memaparkan strategi penguatan kapasitas aparatur serta peran PPPK dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya pola pikir strategis, kemampuan beradaptasi, serta orientasi pada hasil kerja.
Menurutnya, PPPK tidak cukup hanya bekerja sesuai regulasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi inovatif di tengah dinamika pemerintahan dan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang. Integritas dan etika kerja, lanjutnya, menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui orientasi ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menargetkan lahirnya PPPK yang memahami nilai dasar ASN, tugas dan fungsi jabatan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Pemerintah optimistis, penguatan kompetensi sejak awal masa tugas akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
