Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi.
Melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagri), pemkab menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen dan Tata Kelola Koperasi Tahun 2026 di Gedung PKK Kapet, Kecamatan Simpang Empat.
Kegiatan ini diikuti pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi sebagai upaya membangun koperasi yang sehat, profesional, dan mampu bersaing di tengah perkembangan dunia usaha.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Diskumdagri, Romatua S. Simanjuntak, menegaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga kualitas manajemen dan tata kelola.
“Koperasi yang maju ditentukan oleh manajemen yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta integritas pengurusnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi, koperasi harus terus beradaptasi dengan meningkatkan disiplin administrasi, melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu, serta menyusun laporan keuangan yang akuntabel.
Selain itu, koperasi juga didorong mengembangkan unit usaha sesuai potensi daerah dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota.
Ketua panitia, Novita Mayasari, menyampaikan kegiatan ini diikuti sekitar 40 peserta dari koperasi di seluruh Kabupaten Tanah Bumbu.
“Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus agar mampu menjalankan koperasi secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip perkoperasian,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari instruktur Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan, Rohadi Nursetya Wibawa, meliputi perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, serta penyusunan standar operasional.
Melalui bimtek ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap kualitas tata kelola koperasi semakin meningkat sehingga mampu memperkuat kelembagaan, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang berkelanjutan.
