RPAPBD 2026 Disepakati, Pemkab dan DPRD Tanah Bumbu Perkuat Sinergi Anggaran

Facebook
Twitter
WhatsApp

BATULICIN — Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 resmi disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Selasa (15/9/2026). Dalam rancangan tersebut, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3.607.457.844.005,69.

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Tanah Bumbu tersebut menjadi agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini menandai kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD setelah melalui proses pembahasan.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, unsur pimpinan, serta seluruh fraksi yang telah terlibat dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan terhadap RPAPBD 2026.

Menurut Andi Rudi Latif, pembahasan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian anggaran, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara terarah.

Ia menekankan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk kepentingan masyarakat. Kolaborasi eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan anggaran dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus dipertahankan untuk kepentingan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Tanah Bumbu yang Maju, Makmur dan Beradab,” ujar Andi Rudi Latif, sebagaimana dikutip Portal Berita Tanah Bumbu.

Dengan disepakatinya RPAPBD tersebut, pemerintah daerah berharap pengelolaan keuangan Kabupaten Tanah Bumbu dapat berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Persetujuan RPAPBD 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perubahan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah berharap kesepakatan tersebut turut memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.

Artikel Terbaru