Jakarta – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (15/01/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, menghadiri rakornas yang menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan antara pusat dan daerah. Kehadiran Tanah Bumbu menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Eryanto Rais menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan, bukan sekadar bersifat administratif. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu siap mendukung dan mengimplementasikan program prioritas Presiden secara berkelanjutan dan terukur.
Rakornas tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik. Dalam sambutannya, Akmal menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah untuk menyukseskan program strategis nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, serta penguatan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
“Tanpa dukungan daerah, program prioritas ini tidak akan berjalan optimal. Sinergi dan komunikasi menjadi kunci utama,” ujar Akmal Malik.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Bahtiar, menilai Rakornas sebagai sarana evaluasi dan konsolidasi kebijakan pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat implementasi program nasional di tingkat lokal.
Rakornas ini turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Andi Baso Indra, para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Melalui keikutsertaan tersebut, Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan sikap proaktif dan responsif sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
