Tanah Bumbu – Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, resmi membuka Orientasi dan Pra Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sekaligus meluncurkan Rumah Aksi Pembangunan di Hotel Lotusa, Simpang Empat, Minggu (8/2/2026). Agenda tersebut menandai dimulainya tahapan strategis perencanaan pembangunan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa RKPD 2027 berada pada fase konsolidasi, akselerasi, dan penguatan hasil pembangunan. Tahun 2027 mengusung tema “Transformasi Infrastruktur, Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur, dan Beradab” yang dinilai sebagai pergeseran dari pola pembangunan rutin menuju transformasi struktural yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, transformasi tersebut mencakup penguatan infrastruktur dasar dan ekonomi, termasuk pengembangan infrastruktur digital sebagai fondasi tata kelola pemerintahan modern. Di sektor ekonomi, pemerintah daerah akan mendorong hilirisasi sektor unggulan, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, pada sektor pelayanan publik, digitalisasi layanan, percepatan birokrasi, serta sistem kerja berbasis kinerja dan inovasi menjadi prioritas utama.
Bupati juga menekankan agar penyusunan RKPD 2027 selaras dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, khususnya dalam pengelolaan sampah terpadu, pengentasan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap alokasi APBD memberikan dampak nyata melalui perencanaan berbasis data, terintegrasi dengan penganggaran, dan berorientasi pada outcome serta impact.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga meluncurkan Rumah Aksi Pembangunan sebagai platform kolaborasi lintas sektor, laboratorium inovasi daerah, ruang partisipasi publik, serta pusat monitoring dan evaluasi pembangunan. Kehadiran Rumah Aksi Pembangunan disebut sebagai wujud komitmen daerah menuju tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan, dan modern.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah pusat, akademisi, hingga perangkat daerah, serta diikuti jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, camat, dan lurah se-kabupaten.
