Pemkab Tanah Bumbu Gelar Workshop Manajemen Risiko, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Facebook
Twitter
WhatsApp

Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Workshop Manajemen Risiko Organisasi Tahun 2026 lingkup pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan di Pendopo Kantor Bupati Batulicin, Kamis (2/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan.

Workshop diikuti perwakilan Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Yulian Herawati, yang membacakan sambutan Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko merupakan kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Setiap kebijakan dan program, menurutnya, memiliki potensi risiko yang harus dikelola secara sistematis melalui proses identifikasi, analisis, hingga mitigasi yang tepat.

Ia menyebut, pengelolaan risiko yang efektif akan berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, ketepatan pengambilan keputusan, serta optimalisasi pencapaian target pembangunan daerah. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko dinilai sangat penting.

Workshop ini menghadirkan narasumber Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Royanto, yang memaparkan strategi penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Selain sebagai forum peningkatan kapasitas, kegiatan ini juga menjadi sarana menyamakan persepsi serta memperkuat komitmen antarperangkat daerah dalam mengimplementasikan manajemen risiko secara terstruktur dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan serius sehingga materi yang diperoleh tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara optimal di instansi masing-masing.

Melalui workshop ini, tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, diharapkan semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.