BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagri) di Aula Kantor Diskumdagri, Batulicin, Rabu (13/5).
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Sucofindo Batulicin, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tanah Bumbu.
Forum ini menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi, masukan, serta evaluasi dari masyarakat dan pelaku usaha terkait layanan publik. Melalui dialog terbuka, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan kebutuhan sebagai bahan perbaikan layanan ke depan.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Pelaksana Tugas Kepala Diskumdagri Eryanto Rais yang disampaikan Sekretaris Dinas, Romatua Simanjuntak, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan responsif.
“Forum Konsultasi Publik bukan sekadar ajang diskusi, tetapi wadah strategis untuk menghimpun masukan dari masyarakat dan pelaku usaha. Dengan forum ini, diharapkan pelayanan publik semakin prima dan sesuai kebutuhan,” ujar Romatua.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi pelayanan publik merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Masukan yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan.
Selain itu, FKP juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, khususnya UMKM. Kehadiran pelaku usaha dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
