BATULICIN – Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tanah Bumbu resmi mulai beroperasi. Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sekolah yang berlokasi di Jalan Kodeco, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Sabtu (15/8/2026).
Pembukaan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Sekolah Rakyat Tahap 3 yang digelar serentak di berbagai daerah. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tanah Bumbu menjadi salah satu dari 25 lokasi yang melaksanakan MPLS pada tahap tersebut.
Sebanyak 270 peserta didik mengikuti pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027. Mereka terdiri atas 90 siswa jenjang Sekolah Dasar (SD), 90 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 90 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).
Para peserta didik akan menjalani pola pendidikan berasrama. Pada tahap awal, mereka juga mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persiapan mengikuti proses pendidikan di Sekolah Rakyat.
Bagi Andi Rudi Latif, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bagian dari terwujudnya cita-cita menghadirkan pendidikan berasrama bagi anak-anak Tanah Bumbu. Keinginan tersebut, kata dia, telah muncul sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.
“Alhamdulillah, melalui program Sekolah Rakyat yang digagas Bapak Presiden Prabowo Subianto, cita-cita tersebut mendapatkan jalan untuk diwujudkan,” kata Andi Rudi Latif.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tanah Bumbu berdiri di kawasan seluas sekitar 11,2 hektare. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan sosial dan ekonomi.
Andi Rudi Latif mengatakan pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia. Menurutnya, perkembangan Tanah Bumbu yang selama ini didukung kekuatan sumber daya alam perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas manusia.
“Investasi pada pendidikan merupakan investasi yang sangat strategis. Melalui pendidikan, kita membangun kemampuan berpikir, karakter, keterampilan, produktivitas, serta daya saing generasi penerus,” jelasnya.
Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat menempuh pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Selain memberikan akses pendidikan bagi peserta didik, keberadaan sekolah berasrama tersebut dinilai dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berbagai kebutuhan pendukung, seperti pangan, laundry, transportasi, pemeliharaan, hingga layanan lainnya, berpotensi melibatkan pelaku usaha dan masyarakat setempat.
“Pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang berkualitas,” tegas Andi Rudi Latif.