BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengaturan dan Pengawasan Ketersediaan BBM Bersubsidi di Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (30/9/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menegaskan, pengawasan distribusi BBM bersubsidi memerlukan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, Pertamina, pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), hingga aparat penegak hukum.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menjaga kelancaran pasokan sekaligus memastikan subsidi pemerintah dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Kita ingin memastikan subsidi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Andi Rudi Latif.
Rakoor tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Selain menjaga ketersediaan pasokan, pengawasan juga diarahkan untuk mendukung stabilitas harga, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri jajaran Polres Tanah Bumbu, Kodim 1022/Tanah Bumbu, Kejaksaan Negeri, asisten dan staf ahli bupati, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Perwakilan Pertamina wilayah Kotabaru–Tanah Bumbu dan pengelola SPBU di Kabupaten Tanah Bumbu turut mengikuti pembahasan.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan secara konsisten sehingga masyarakat yang berhak memperoleh bahan bakar sesuai ketentuan. Upaya ini juga diharapkan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan subsidi dan mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Andi Rudi Latif berharap seluruh pihak terus memperkuat sinergi dalam pengaturan dan pengawasan BBM bersubsidi agar penyalurannya semakin efektif, ketersediaan energi bagi masyarakat terjaga, dan manfaat subsidi pemerintah dapat dirasakan oleh kelompok yang berhak.
