TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan komitmen kuat daerahnya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) saat mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Kamis (5/6/2025).
Dalam paparannya, Bupati menyampaikan bahwa Tanah Bumbu terus menunjukkan peran aktif dalam percepatan pemenuhan hak-hak anak, termasuk melalui program strategis seperti percepatan penurunan angka stunting. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah dikerahkan secara kolaboratif untuk memberikan pendampingan intensif, pemantauan berkala, serta laporan intervensi bagi anak-anak yang masuk kategori stunting.
“Kami memastikan setiap anak yang mengalami stunting mendapatkan pendampingan yang komprehensif dan terarah. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan kebijakan kami dalam melindungi generasi masa depan,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, khususnya yang tersebar melalui media sosial. Sebagai respons, upaya peningkatan literasi digital dan sosialisasi pencegahan kekerasan terus digencarkan kepada masyarakat.
“Selain mendorong wajib belajar 12 tahun, kami juga meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta membentuk tim pencegahan kekerasan di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan (bullying),” ujarnya.
Komitmen lain diwujudkan melalui penguatan indeks literasi masyarakat. Pemerintah daerah mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling di sekolah-sekolah serta mendorong pengembangan perpustakaan desa sebagai pusat literasi lokal. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini dan memperluas akses anak-anak terhadap informasi yang sehat dan bermanfaat.
Bupati Andi Rudi Latif berharap kegiatan verifikasi ini dapat menjadi momen refleksi sekaligus evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Tanah Bumbu.
“Evaluasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi yang ada, sekaligus menjadi pemacu dalam menggapai target Tanah Bumbu sebagai Kabupaten Layak Anak yang paripurna,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Verifikator Kementerian PPPA, Dra. Eko Novi Ariyanti R. D., M.Si, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II, menekankan bahwa proses evaluasi ini bertujuan memberikan acuan konkret bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan perlindungan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Kegiatan ini juga dihadiri secara virtual oleh para verifikator dari Kementerian Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan serangkaian program dan kebijakan yang dijalankan secara konsisten, Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat posisinya sebagai daerah yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.
