Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerima Bantuan Keuangan Pendidikan Kesetaraan (BAPINTAR) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya memperkuat akses pendidikan nonformal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Bantuan tersebut diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin kepada Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Andrianto Wicaksono.
Penyerahan bantuan berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di kawasan Setdaprov Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (4/5/2026).
Program BAPINTAR merupakan bentuk dukungan pemerintah provinsi dalam penguatan pendidikan kesetaraan di daerah, khususnya bagi masyarakat yang menempuh jalur pendidikan nonformal. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi warga yang belum terjangkau pendidikan formal.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari visi pembangunan daerah.
“Pemkab Tanah Bumbu berkomitmen terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan guna mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, serta dilandasi iman dan takwa,” ujarnya.
Ia menyampaikan, pendidikan kesetaraan memiliki peran penting dalam membuka peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat di Tanah Bumbu.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menegaskan perlunya pemerintah daerah menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi isu strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air.
Selain sektor pendidikan, pemerintah daerah didorong untuk memperluas lapangan kerja, memperkuat kewirausahaan, serta mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
