BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat koordinasi pengawasan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi untuk mengantisipasi potensi peningkatan kebutuhan energi masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan Pemkab Tanah Bumbu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa (6/10/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Putu Wisnu Wardhana, dalam rapat yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait tersebut.
Koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi energi, terutama ketika mobilitas masyarakat berpotensi meningkat selama libur akhir tahun. Pengawasan terpadu serta dukungan data yang akurat juga diperlukan agar penyediaan dan penyaluran BBM maupun LPG bersubsidi berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga dalam mengantisipasi peningkatan konsumsi energi pada penghujung tahun. Melalui sinergi tersebut, ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi diharapkan tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru dapat terpenuhi.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elimsyah Jaya, menyampaikan bahwa kuota BBM di Kalimantan Selatan masih mencukupi. Meski demikian, langkah antisipasi tetap diperlukan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya kebutuhan energi menjelang akhir tahun.
Peningkatan aktivitas perjalanan masyarakat selama periode Nataru menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam kesiapan pasokan dan distribusi. Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait diperlukan untuk menjaga kelancaran penyaluran energi di berbagai wilayah.
Keikutsertaan Pemkab Tanah Bumbu dalam koordinasi tingkat provinsi ini menjadi bagian dari upaya mendukung pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.
Melalui persiapan sejak dini dan pengawasan yang terkoordinasi, pemerintah berharap kebutuhan energi masyarakat selama periode Nataru 2026/2027 dapat terpenuhi dan aktivitas masyarakat berlangsung lancar.