Pemkab Tanah Bumbu dan BPKP Gelar FGD Evaluasi Penurunan Stunting 2025

Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pencegahan dan Penurunan Stunting 2025 pada Jumat (8/8/2025), bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati, Batulicin.

FGD ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari dinas teknis, kecamatan, hingga puskesmas untuk menyatukan langkah dan meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan stunting di daerah.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Penjabat Sekretaris Daerah Yulian Herawati menyampaikan apresiasi atas pendampingan teknis dan pengawalan program yang selama ini dilakukan BPKP. Ia menyebut kehadiran BPKP bukan sekadar fungsi pengawasan, melainkan sebagai mitra strategis dalam memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Stunting bukan sekadar isu gizi atau kesehatan, tetapi masalah multidimensi yang berkaitan dengan kemiskinan, sanitasi, pendidikan keluarga, pola asuh, hingga tata kelola lintas sektor,” ujar Yulian.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya menjadikan upaya penurunan angka stunting sebagai prioritas utama, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menargetkan Indonesia bebas stunting dalam beberapa tahun ke depan.

Yulian menambahkan bahwa keberhasilan menurunkan stunting merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Ia berharap generasi muda Tanah Bumbu dapat tumbuh sehat, cerdas, dan kompetitif sebagai modal mewujudkan visi daerah yang maju, makmur, dan beradab.

“Kami percaya keberhasilan menekan stunting akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Anak-anak bebas stunting adalah generasi sehat, cerdas, dan siap bersaing,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa FGD semacam ini sebaiknya tidak hanya menjadi agenda rutin, melainkan forum yang terbuka, objektif, dan solutif dalam merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.